Bangkitnya semangat sektarian yang menggunakan simbol-simbol agama dan etnik dalam pertarungan politik telah membawa bangsa Indonesia pada suasana politik yang mengarah pada terjadinya segregasi sosial. Jika hal ini berlanjut tanpa kendali akan bisa mengancam integritas kebangsaan dan rajutan keberagaman.
Dalam suasana seperti ini ada baiknya kita melihat dan mengkaji kembali praktik dan gerakan politik para ulama dan kiai Nusantara dalam upaya menanamkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat sebagai wujud dari politik Islam Nusantara. Ini penting dilakukan karena politik Islam Nusantara tidak saja berhasil menanamkan ajaran Islam secara damai dan manusiawi, tetapi juga berhasil merawat dan menjaga keberagaman yang ada di Nusantara hingga saat ini.
Politik Islam dalam Fiqh Siyasah
Untuk mehamai politik Islam Nusantara, perlu melihat konstruk pemikiran fikih dalam melihat dan merumuskan politik. Karena, perspektif fikih inilah yang paling banyak digunakan dalam praktik politik Islam Nusantara, selain tasawuf.
Dalam padangan fikih Islam, pilitik merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat.Seperti terlihat dalam pemikiran Imam al-Bujairimî yang menyatakan bahwa politik adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah untuk mereka karena ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
Sedangkan, menurut Imam Ibn ‘Âbidîn, politik ialah kata lain dari upaya menciptakan kemaslahatan umat dengan cara —antara lain— menuntun mereka ke arah jalan yang menyelamatkan kehidupan di dunia dan akhirat (Assiyasatu hiya ‘ibaratun ‘ala stishlahi l-ummati bi irsyadihim ila th-thoriqi l-munjiyyi dun-yan wa ukhro).
Pengertian yang normatif-idealistik ini perlu penjabaran secara praktis operasional ketika dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini terjadi karena kenyataan hidup tidak seideal dan sesederhana apa yang ada dalam kata dan terumuskan dalam teks. Secara faktual, kehidupan jauh lebih rumit dan pelik dari yang tercantum dalam teks. Berbagai kepentingan yang kontradiktif; mulai kepentingan idivisual sampai kelompok, kepentingan ekonomis sampai ideologis, muncul dalam dunia nyata melakukan kontestasi dan kompetisi untuk saling berebut dan mempertahankan kepentingan masing-masing dalam medan pertarungan yang oleh Bourdieau (1986) disebut sebagai ranah politik.