Saat ini saya sedang membantu persiapan acara seminar internasional yang diinisiasi oleh salah satu Non-Government Organization (NGO) yang berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Temanya adalah tentang praktik Islam dan demokrasi di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Malaysia. Selama persiapan, kami berkorespondensi dengan beberapa nara sumber, teman-teman dari pengurus cabang istimewa (PCI) dan kedutaan negara-negara terkait.
Zoom diadakan beberapa kali karena tidak semua pihak memiliki waktu luang serempak. Namun tiap sesi Zoom bersama teman-teman PCI dan pihak kedutaan adalah potongan puzzle yang saling melengkapi satu sama lain tentang kenapa Islam dan demokrasi di Indonesia cenderung adem ayem.
Masalah utama yang kami hadapi adalah, perlunya memastikan bahwa istilah-istilah kunci yang kami tulis di badan surat dan Term of Reference (TOR) dapat diterima oleh empat negara tadi. Kami mengonsultasikannya pada setiap pihak, khususnya kedutaan di beberapa negara terkait. Hal ini perlu dilakukan karena ada beberapa istilah kunci yang mungkin sangat biasa di Indonesia, tapi bisa jadi sangat sensitif di negara lain.
Contohnya adalah istilah ‘kesetaraan gender’. Di Indonesia, debat konseptualnya jelas ada. Sebagian pihak membenarkan ‘kesetaraan gender’, secara semantik maupun praktik, secara islami ataupun liberal. Sebagian pihak lain, membenarkan ‘keadilan gender,’ bukan ‘kesetaraan gender’. Sebagian pihak lain, mengatakan keduanya sama. Namun lepas dari debat itu, istilah ‘kesetaraan gender’ adalah sesuatu yang sensitif di Pakistan, mengingat kultur patrialkal masih kuat menempel pada praktik Islam di sana.
Akan tetapi, dari upaya memastikan istilah-istilah kunci itu, kami mendapatkan satu hal, yakni cerita tentang bagaimana peran Islam sebagai agen rekayasa sosial, baik dalam ranah budaya ataupun politik.
Saya dibesarkan dari tradisi ilmu sosial liberal, yang sependek saya ketahui, dalam beberapa kasus sejarah dan negara, alat inti untuk merekayasa masyarakat adalah ilmu sosial. Teknikalisasi sosiologi untuk agenda ekonomi di masa era Orde Baru, misalnya, adalah salah satu contoh terdekat tentang rekayasa sosial.