Tantangan NU

1,189 kali dibaca

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) dilangsungkan di Provinsi Lampung pada Rabu dan Kamis, 22-23 Desember 2021. Sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, wajar jika agenda muktamar menjadi isu nasional yang punya tendensi politik. Bahkan setiap edisinya, muktamar NU selalu menyuguhkan pertarungan ideologi dan visi-misi politik yang menarik antarcalon ketua umum PBNU.

Menjelang muktamar, NU diguncang dengan tuduhan adanya intervensi dana asing, dukungan Yahudi, sabotase dari Kementerian Agama dengan memesan banyak kamar hotel, serta adanya campur tangan pemerintah. Hal tersebut ditengarai kemunculan KH Yahya Cholil Staquf (kakak Yaqut Cholil Qoumas) sebagai calon kuat ketua umum PBNU. Pemerintah melalui Kementerian Agama dianggap tidak lagi menerapkan sikap netralitas pada pelaksanaan Muktamar NU di Lampung.

Advertisements

Bagaimanapun juga NU merupakan biduan menarik di dunia politik domestik. Tak mengherankan jika banyak tokoh politik yang konsisten menyambangi NU dan melakukan lobi-lobi politik. Meskipun pada kenyataannya NU menjaga jarak dengan politik praktis, namun sikap ketua umum PBNU akan memberikan dampak besar pada kantong pemilihan kepala daerah atau kepala negara.

Sebab begitu banyaknya badan otonom (banom) dan organisasi sayap NU membuat pemilihan ketua PBNU menjadi panas dan penuh intrik. Sosok ketua umum PBNU yang akan membawa bahtera nahdliyin di Indonesia menentukan arah politik. Jika tepat akan mengangkat citra NU, jika sebaliknya akan menjatuhkan nama NU.

Namun kedekatan PBNU dengan pemerintah selama periode kepemimpinan Jokowi membuat netralitas NU banyak dipertanyakan. Apalagi ada “jatah politik” bagi kader NU yang turut andil memenangkan Jokowi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Meskipun ketiganya merupakan representasi dari PKB, namun ada keterikatan antara NU dengan PKB sebagai partai politiknya orang NU. Belum lagi Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) yang dianggap NU kultural dan terakhir Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama) yang merupakan ketua umum GP Ansor.

Halaman: First 1 2 3 Next → Last Show All

Tinggalkan Balasan