Banyak yang mengira kemiskinan atau ketertinggalan suatu negara hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk. Padahal, negara seperti Tiongkok dengan penduduk lebih dari 1,4 miliar jiwa, bisa menjadi penguasa ekonomi dunia. Sementara itu, Indonesia dengan penduduk sekitar 278 juta jiwa, hanya seperlima dari populasi Tiongkok, masih bergulat dengan berbagai masalah mendasar, terutama dalam pendidikan. Lalu, apa yang membedakannya?
Kenapa pendidikan di Tiongkok mengalami kemajuan pesat? Sebab, negara yang digadang-gadang menjadi “saingan” dari sang pencipta ini memiliki keseriusan dalam membenahi pendidikan, terutama di bidang matematika, sains, dan teknologi. Hasilnya terlihat jelas di skor PISA (Programme for International Student Assessment) 2022, yang menunjukkan bahwa skor Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai contoh, Singapura mencatat skor tertinggi, sementara Indonesia berada di peringkat ke-69 secara global.
Kalau ditelusuri, kemajuan sistem pendidikan di Tiongkok bukanlah hasil yang instan. Ia merupakan buah dari reformasi panjang. Sejak tahun 1978, melalui era yang dikenal sebagai reformasi dan keterbukaan, Tiongkok mulai menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten meningkatkan investasi di sektor ini, karena menyadari bahwa pendidikan adalah fondasi kemajuan jangka panjang.
Perjalanan pendidikan Toongkok mencapai puncaknya pada tahun 2010 dan seterusnya, ketika fokus utama bergeser ke peningkatan kualitas perguruan tinggi dan internasionalisasi sistem pendidikan. Komitmen kuat pemerintah Tiongkok terhadap sektor pendidikan tercermin dari alokasi anggaran yang terus meningkat, bahkan secara konsisten melebihi 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Melalui program Two Basics, Tiongkok menjamin seluruh anak mendapatkan minimal 9 tahun pendidikan dasar. Pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti transportasi dan perumahan bagi guru, terutama di daerah terpencil. Untuk menjaga kualitas pengajaran, rekrutmen guru dilakukan secara ketat, dilengkapi pelatihan berkala, serta penghargaan yang memadai.
Tiongkok juga sangat serius membangun budaya belajar berbasis logika dan sains. Matematika, sains, coding, hingga teknologi digital menjadi fokus utama kurikulum. Anak-anak didorong mengikuti kompetisi akademik untuk menumbuhkan daya saing sejak dini. Pemanfaatan teknologi juga digalakkan melalui platform daring seperti Xuexi.cn, yang sempat menjadi andalan selama pandemi COVID-19.
Tak berhenti di situ, Tiongkok terus membuka diri terhadap praktik pendidikan global. Mereka mengadopsi pendekatan dari negara maju seperti Amerika Serikat, Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Guru dan siswa dikirim belajar ke luar negeri untuk memperkuat kerja sama riset dan pendidikan.
Dari situ, terlihat Tiongkok menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya dana, tetapi juga pada strategi yang tepat. Sementara, Indonesia yang telah mengalokasikan sekitar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, kenyataannya di lapangan belum mencerminkan hasil yang diharapkan. Anggaran besar belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar dalam sistem pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah jelass dan tegas agar pendidikan benar-benar menjadi prioritas nasional.
Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah menegaskan kembali pentingnya pendidikan wajib minimal 12 tahun. Upaya ini harus disertai dengan penyediaan fasilitas pendukung, baik untuk guru maupun siswa. Untuk para guru, pemerintah perlu menyediakan transportasi dan perumahan, khususnya bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil. Sementara itu, bagi siswa, penting untuk menjamin akses mereka ke sekolah, perlengkapan belajar yang memadai, serta ruang kelas untuk mencipatakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Rekrutmen dan pelatihan guru seharusnya dilakukan secara ketat dan merata, agar setiap tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai dan mampu menjamin pendidikan yang inklusif serta berkualitas. Sayangnya, masih ada anggapan di masyarakat bahwa profesi guru mendapat penghargaan paling rendah dibandingkan profesi lain. Tak heran, menjadi guru kerap dipilih sebagai jalan terakhir bagi para sarjana yang tidak berhasil meraih cita-cita utamanya.
Di banyak sekolah, kita juga masih menemukan guru yang tidak berasal dari latar belakang pendidikan keguruan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem rekrutmen guru di Indonesia masih perlu dibenahi secara serius. Minimnya dukungan, baik dari segi pelatihan maupun fasilitas, membuat sebagian guru merasa kurang termotivasi untuk berinovasi dan membangun pendidikan yang bermutu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, mimpi untuk menciptakan generasi emas hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Padahal, pendidikan adalah kunci kemajuan sebuah negara, dan siswa merupakan aset paling berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis pemerintah dalam membenahi pendidikan harus mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah peran komunitas pengabdian menjadi sangat penting. Mereka hadir dengan semangat, kemampuan, dan dedikasi, bahkan sering kali mendapat dukungan dari pihak swasta untuk menjalankan misi pendidikan yang inklusif dan merata.
Kemitraan antara pemerintah dan komunitas pengabdian menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa memperbaiki pendidikan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan bersama demi masa depan yang lebih baik.
Indonesia dan Tiongkok memiliki sejumlah kesamaan yang mendasar. Keduanya adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, serta sama-sama meraih kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20, Indonesia pada tahun 1945, dan Tiongkok pada 1949. Namun, dalam bidang pendidikan, langkah Tiongkok yang strategis dan terstruktur telah membuahkan hasil. Ini menjadi cermin bagi Indonesia bahwa pendidikan bukan semata soal anggaran, tetapi soal strategi yang matang, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga pendidik, komunitas pengabdian, dan masyarakat luas.
Dan serius dalam menangani korupsi yang merugikan negara.