Ada ujar-ujar yang sering kita dengar: “Sejarah ditulis oleh pemenang”. Jika benar adanya, maka sejarah akan masif dengan kepentingan. Bangsa yang menang akan menuliskan citra baik untuk negaranya, berkebalikan dengan bangsa yang dikalahkannya, pasti akan dicitrakan seburuk-buruknya.
Sejarah lekat dengan masa lalu. Masa lalu Indonesia dalam konteks internasional adalah bangsa yang terjajah. Dimensi kesejarahan bangsa di dunia dimainkan oleh dua pihak, penjajah dan terjajah. Relasi penjajah terhadap terjajah lazim disebut dengan kolonialisme. Dalam kolonialisme, sistem subordinasi-dominasi menjadi fundamen atas kontruksi isme tersebut.
Penjajahan seringkali diidentikkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Memang, secara etimologi, Kolonialisme berasal dari berasal dari kata Romawi “Colonia” yang diartikan sebagai “pemukiman” atau “tanah pertanian. Hal tersebut berdasar pada orang Romawi yang memulai invasi pada negeri-negeri lain. Dalam OED (Oxford English Dictionary) dideskripsikan sebagai “bangsa yang melakukan penundukan atas bangsa lain, tetapi juga mempertahankan atau terhubung dengan bangsa asal.”
Dengan itu, diketahui bersama, relasi Inggris dengan negara bekas jajahannya seperti Malaysia, Australia, India, masih terjalin dalam beberapa hal. Seperti, menyediakan beasiswa pendidikan bagi para siswa negara bekas jajahan yang berprestasi, kesamaan dalam hal ideologi negara, tersalurnya bantuan dari negara penjajah terhadap bangsa bekas jajahannya. Pun, Indonesia dengan Belanda yang sampai sekarang masih membuka beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi untuk dikirim belajar ke Belanda.
Jika ditelisik lebih dalam, relasi antara negara penjajah terhadap negara bekas jajahan tidaklah sesederhana itu. Penggiringan terhadap wacana kompleks masih terhubung yang pada akhirnya hanya menguntungkan negara penjajah (negara induk). Misalnya, produksi karet Indonesia yang diekspor ke Eropa, lalu diproduksi menjadi ban di Eropa, kemudian diperjualbelikan kembali di Indonesia. Ke arah mana pun manusia dan material itu didistribusikan, keuntungan-keuntungannya selalu mengalir kembali ke “negara induk” (Loomba, 2016: 5).