Pada Juli 2001, Indonesia menyaksikan sebuah peristiwa politik yang dramatis dan kontroversial: Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, mengeluarkan maklumat yang berisi pembubaran parlemen.
Maklumat tersebut, yang dikenal sebagai Dekrit Presiden, dikeluarkan sebagai respons atas mosi tidak percaya DPR yang berujung pada Sidang Istimewa MPR untuk mencabut mandatnya. Meskipun dekrit tersebut gagal dan Gus Dur dilengserkan, peristiwa itu menjadi momen bersejarah yang menggarisbawahi ketegangan akut antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta kegerahan publik terhadap elite politik.
Hari ini, hampir seperempat abad kemudian, pemandangan serupa kembali terbentang di depan mata kita. Gedung DPR kembali menjadi episentrum gelombang protes. Kali ini, tuntutan datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh yang menolak upah murah dan sistem outsourcing, hingga mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis dan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
Walaupun konteksnya berbeda, ada benang merah yang menghubungkan aksi Gus Dur di masa lalu dengan demo hari ini: sebuah kegerahan kolektif terhadap ketidakberpihakan dan ketidakadilan yang dirasakan dari lembaga legislatif. Ditambah aksi joget-joget dan ucapan yang tak pantas dari para anggota parlemen, membuat masa semakin geram.
Pada masa Gus Dur, parlemen dinilai telah menjadi “sandera” dari kepentingan politik pragmatis yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kebijakan politik dan manuver-manuver yang dikeluarkan DPR-MPR saat itu dianggap lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada pada perbaikan kondisi bangsa.
Adapun, Gus Dur, dengan gaya politiknya yang unik dan santai, mencoba menjawab kegerahan ini dengan cara yang paling radikal, yaitu membubarkan sumber masalah itu sendiri. Meskipun langkahnya dinilai inkonstitusional dan terbukti gagal, dekrit tersebut merupakan cerminan dari frustrasi mendalam bahwa sistem politik yang ada tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Ketika ditanya oleh salah satu jurnalis, “Bukankah untuk membunuh tikus tidak harus membakar lumbungnya?” Gus Dur, dengan santai menjawab, “Iya. Tapi, saat ini, tikus-tikus telah menguasai lumbung. Mau tak mau, kita harus membakar lumbung itu.”
Dalam konteks demo yang terjadi di banyak kota hari ini, frustrasi yang sama, jika tidak lebih besar, terlihat begitu jelas dari wajah masyarakat. Ketika jutaan buruh menanggung beban ekonomi yang kian berat, UU Ketenagakerjaan yang seharusnya melindungi mereka justru dinilai berpihak pada korporasi. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tuntutan mahasiswa tentang tunjangan anggota dewan yang fantastis mencuat ke permukaan, menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas para wakil rakyat. Isu-isu ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan publik, tetapi juga mengikis legitimasi lembaga demokrasi yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, bukan kelompok apalagi personal.
Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis legitimasi DPR bukanlah hal baru. Ini adalah siklus yang terus berulang. Perbedaan utamanya terletak pada aktor dan caranya. Jika Gus Dur menggunakan Dekrit Presiden—sebuah langkah yang berasal dari dalam sistem—maka demo hari ini menggunakan kekuatan rakyat di jalanan sebagai alat untuk menekan. Namun, esensinya sama: keduanya adalah bentuk protes keras terhadap lembaga yang dinilai tuli dan buta terhadap penderitaan rakyat.
Maka, demo-demo yang terjadi saat ini bukanlah sekadar rutinitas politik musiman. Ini adalah sinyal bahwa sistem politik kita sedang mengalami disfungsi serius. Tuntutan-tuntutan yang disuarakan, mulai dari RUU Ketenagakerjaan hingga RUU Perampasan Aset, bukanlah permintaan sepele, melainkan esensi dari keadilan sosial dan penegakan hukum yang kuat. Ketika tuntutan-tuntutan ini tidak diindahkan, kepercayaan publik akan terus terkikis, dan pintu untuk ketidakstabilan sosial akan semakin terbuka lebar.
Gus Dur pernah berkata, “Tugas kita adalah mengembalikan politik pada etika dan moral.” Ucapan ini sangat relevan dengan kondisi hari ini. Para wakil rakyat perlu merenungkan kembali tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok.
Jika DPR tidak bisa mendengar suara rakyat di jalanan, bukan suatu hal yang mustahil jika sejarah akan mencatat kembali episode lain di mana rakyat, dengan caranya sendiri, “membubarkan” legitimasi mereka. Demo hari ini adalah cermin dari Gus Dur di masa lalu, sebuah peringatan bahwa politik yang menjauh dari rakyat pada akhirnya akan kehilangan maknanya.
Pada akhirnya, hubungan antara peristiwa 2001 dan demo hari ini bukan sekadar kebetulan. Keduanya adalah bagian dari narasi besar perjuangan rakyat untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi juga di hati dan tindakan para pemimpinnya. Sejarah telah mengajarkan bahwa suara rakyat, pada akhirnya, adalah kekuatan tertinggi.