Pada Juli 2001, Indonesia menyaksikan sebuah peristiwa politik yang dramatis dan kontroversial: Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, mengeluarkan maklumat yang berisi pembubaran parlemen.
Maklumat tersebut, yang dikenal sebagai Dekrit Presiden, dikeluarkan sebagai respons atas mosi tidak percaya DPR yang berujung pada Sidang Istimewa MPR untuk mencabut mandatnya. Meskipun dekrit tersebut gagal dan Gus Dur dilengserkan, peristiwa itu menjadi momen bersejarah yang menggarisbawahi ketegangan akut antara lembaga eksekutif dan legislatif, serta kegerahan publik terhadap elite politik.
Hari ini, hampir seperempat abad kemudian, pemandangan serupa kembali terbentang di depan mata kita. Gedung DPR kembali menjadi episentrum gelombang protes. Kali ini, tuntutan datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh yang menolak upah murah dan sistem outsourcing, hingga mahasiswa yang menolak tunjangan fantastis dan menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
Walaupun konteksnya berbeda, ada benang merah yang menghubungkan aksi Gus Dur di masa lalu dengan demo hari ini: sebuah kegerahan kolektif terhadap ketidakberpihakan dan ketidakadilan yang dirasakan dari lembaga legislatif. Ditambah aksi joget-joget dan ucapan yang tak pantas dari para anggota parlemen, membuat masa semakin geram.
Pada masa Gus Dur, parlemen dinilai telah menjadi “sandera” dari kepentingan politik pragmatis yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kebijakan politik dan manuver-manuver yang dikeluarkan DPR-MPR saat itu dianggap lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan daripada pada perbaikan kondisi bangsa.
Adapun, Gus Dur, dengan gaya politiknya yang unik dan santai, mencoba menjawab kegerahan ini dengan cara yang paling radikal, yaitu membubarkan sumber masalah itu sendiri. Meskipun langkahnya dinilai inkonstitusional dan terbukti gagal, dekrit tersebut merupakan cerminan dari frustrasi mendalam bahwa sistem politik yang ada tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Ketika ditanya oleh salah satu jurnalis, “Bukankah untuk membunuh tikus tidak harus membakar lumbungnya?” Gus Dur, dengan santai menjawab, “Iya. Tapi, saat ini, tikus-tikus telah menguasai lumbung. Mau tak mau, kita harus membakar lumbung itu.”