Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang sangat menentukan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, peran buruh dalam sektor pertanian, industri pangan, dan distribusi sangat vital dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Namun, peran penting buruh ini sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan dan pengakuan yang layak, baik dari sisi kesejahteraan maupun kebijakan yang berpihak.
Indonesia memiliki jutaan buruh yang bekerja dalam rantai pasok pangan, mulai dari buruh tani, buruh pabrik makanan, pekerja pengemasan, hingga buruh distribusi dan logistik. Ironisnya, banyak dari mereka justru mengalami kerawanan pangan. Buruh tani, misalnya, yang menjadi aktor utama dalam produksi pangan, seringkali tidak memiliki lahan sendiri dan bekerja dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Mereka tergantung pada sistem kerja harian lepas tanpa jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja.
Di sektor industri pangan, buruh dihadapkan pada sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja. Upah minimum pun seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan yang bergizi. Ini menunjukkan adanya paradoks besar: para buruh yang berada di jantung sistem pangan nasional justru tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang layak.
Ketahanan pangan selama ini sering dipahami secara teknokratis sebagai persoalan produksi dan distribusi. Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi sosial-ekonomi yang memengaruhi siapa yang bisa mengakses pangan dan siapa yang terpinggirkan. Padahal, ketahanan pangan sejati tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi mencakup aksesibilitas, keterjangkauan harga, keberlanjutan produksi, dan hak atas pangan yang adil.
Dalam konteks ini, buruh menjadi peran kunci. Mereka bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi subjek politik yang mengalami langsung dampak dari kebijakan pertanian dan pangan. Ketika harga pangan melonjak atau ketika impor pangan meningkat tanpa regulasi yang memadai, buruh menjadi pihak yang paling terdampak baik sebagai produsen (petani atau buruh tani) maupun sebagai konsumen.