Sebuah buku tipis karya Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita agaknya perlu kita buka-buka dan baca kembali untuk memahami situasi dan kondisi demokrasi Indonesia kini.
Buku Demokrasi Kita tersebut sepertinya lebih tepat disebut semacam “catatan” (karena tipis sekali) untuk demokrasi, yang ditulis Bung Hatta untuk “mengingatkan, menegur, menasihati” ketika demokrasi mulai terancam, ketika itu. Teks tersebut ditulis pada tahun 1960 dan dimuat di majalah Islam yang dipimpin oleh pengarang dan pemikir, Buya Hamka, yaitu Pandji Masjarakat.
Pandangan politik yang dikemukakan Bung Hatta dalam tulisannya itu segera mendapat sambutan dari peminat dari dalam maupun luar negeri (menurut kata pengantar buku yang ditulis oleh Hamka). Tetapi, terbitnya tulisan Bung Hatta tersebut membuat majalah Pandji Masjarakat dilarang terbit. Juga keluar larangan dari pemerintahan Soekarno untuk membaca, menyiarkan, bahkan menyimpan buku itu.
Sungguh mengherankan, pandangan Bung Hatta, salah seorang Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang juga sahabat karib Bung Karno (presiden) sekaligus wakil presiden, yang dituangkan dalam tulisan, dilarang keras bahkan yang menyimpan buku tersebut diancam hukuman.
Aneh bin ajaib, jika kita hendak menalar apa yang terjadi dengan dua karib itu. Kita sulit membayangkan bagaimana kawan dekat menjadi lawan, tentu saja terasa di luar akal sehat. Walaupun dalam politik hal itu wajar saja, seperti potongan puisi WS Rendra; karena politik tidak punya kepala/tidak punya telinga/tidak punya hati/politik hanya mengenal kalah dan menang/kawan dan lawan/peradaban yang dangkal//.
Kejadian serupa sepertinya kembali terulang pada tiap pergantian kekuasaan, suatu keadaan yang saya sebut “kegamangan politik”, karena berbagai tekanan dari dalam maupun luar, tetapi tidak ada kesolidan untuk menghadapi itu bersama.
Kita tahu ketika membaca sejarah pasti akan menemukan jawaban atas pertanyaan, mengapa pemimpin melakukan sesuatu hal dan bukan lainnya. Tentu yang dilakukan seorang pemimpin ada alasannya, bisa bermaksud baik bisa juga tidak, dan apa pun itu akan dinilai kemudian sebagai prestasi atau dosa. Penilaian tidak bisa tidak pasti ada, dan sebagaimana manusia tentu ada kelebihan dan kekurangan, begitu juga pemimpin.
Tetapi yang sering terjadi, seperti yang ditulis Bung Hatta dalam bagian awal bukunya, adalah pertentangan antara idealisme dan realita. Jadi, selalu ada jarak antara yang ideal dan kenyataan, tetapi bukan berarti yang ideal dan telah disepakati dihapus hanya karena kenyataan tidak memungkinkan.
Atau, malah masalahnya adalah karena yang ideal di kepala orang itu tidak pernah sama? Artinya, tidak ada yang tahu apa itu demokrasi dan bagaimana idealnya, sehingga tidak bisa dijalankan. Atau tahu, tetapi karena “keadaan darurat” atau “mendesak” sehingga perlu dikorbankan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat sulit dijawab. Karena tentu kenyataan yang dihadapi sangat mempengaruhi sikap dan cara-cara yang diambil oleh si subjek. Tetapi, tindakan apa pun yang diambil si subjek itu kemudian akan dinilai, pasti, tidak bisa tidak.
Kita bisa membaca situasi tentang demokrasi kita (bahkan dunia) lewat buku-buku sejarah yang kredibel (bukan bikinan penguasa, tetapi terutama hasil penelitian betulan dari kalangan peneliti dan sejarawan yang kompeten).
Dalam sejarah kita tahu, jika seorang pemimpin bertindak terlalu jauh atau keluar pakem, tentu saja menjadi perkara yang malah berdampak buruk. Dan hal itu dalam sejarah telah dicontohkan dalam kasus Bung Karno (Orde Lama), juga kemudian Soeharto (Orde Baru).
Selain persoalan etis (bukan aturan tertulis, tetapi sangat penting dalam menjalankan politik) dan normatif (tertulis, mengikuti aturan), tentu saja ada faktor lain yang lebih kuat sebagai pendorong dan penggerak sebuah perubahan, yaitu masalah sosial ekonomi (kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama, misalnya) dan “wong cilik” yang direpresentasikan oleh agen mahasiswa.
Kita telah melihatnya dalam sejarah Orde Lama dan Orde Baru ke era Reformasi, walaupun agen perubahan tidak bergerak sendiri, ada unsur lain, juga perubahan tidak selalu kualitatif, malah masih sebatas kuantitatif saja.
Balik ke Bung Hatta dan tulisannya tadi, baru pada tahun 1966 buku Demokrasi Kita kembali bisa diterbitkan, karena Angkatan 66 menuntut keadilan dan menentang kezaliman. Pemimpin majalah Pandji Masjarakat, Hamka, juga telah dibebaskan pada 26 Mei 1966, pasca Tragedi 65. Fitnah yang diumpan kekuasaan dimakan kelompok masyarakat tertentu. Ketika itu banyak peristiwa bergulir dan memakan korban. Banyak intelektual yang dipenjarakan pemerintah tanpa alasan. Banyak juga orang mati tanpa pengadilan.