Penangkapan Abdul Qadir Baraja, yang disebut-sebut sebagai pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin, pada Selasa, 7 Juni 2022, membuktikan dua hal sekaligus: bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan selalu dirongrong oleh mereka yang tak bersetuju dengannya; bahwa kelompok pengusung khilafah tak akan pernah berhenti memperjuangkan ideologi yang diusungnya.
Penangkapan Abdul Qadir Baraja itu sendiri bermula dari kegaduhan di lini masa dan ruang-ruang publik akibat adanya konvoi yang norak di berbagai daerah dengan membawa simbol-simbol khilafah.
Seperti kita tahu, pekan-pekan sebelum penangkapan Abdul Qadir Baraja, di berbagai daerah sejumlah kelompok massa melakukan konvoi di jalanan dengan bermotor. Mereka membawa spanduk, bendera, dan selebaran-selebaran dengan pesan-pesan yang agitatif: ajakan untuk menyambut kebangkitan apa yang mereka sebut khilafah. Bahkan, di tempat-tempat keramaian, terlihat peserta konvoi itu ada yang turun dari kendaraan dan membujuk-bujuk orang untuk ikut mendukung “kebangkitan khilafah” yang mereka serukan.
Konvoi norak yang berakhir dengan penangkapan Abdul Qadir Baraja itu membuktikan bahwa kelompok-kelompok pengusung khilafah ini sepertinya tak akan pernah berhenti memperjuangkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka anggap benar. Dalam konteks Indonesia, misalnya, terbukti bahwa pembubaran atau pembekuan organisasi-organisasi massa (ormas) yang dianggap radikal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan kemudian Front Pembela Islam (FPI) tak menyurutkan gerakan mereka.
Tanpa organisasi atau institusi yang legal-formal, mereka masih bisa mengendalikan dan mengoperasikan gerakan dengan berbagai cara. Bisa dengan cara menyusupkan kader-kadernya ke dalam kelompok-kelompok masyarakat berbasis keagamaan. Bisa dengan cara menyusupkan kader-kadernya ke institusi-institusi formal untuk menyemaikan paham khilafah, baik di lembaga-lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Bisa dengan cara membonceng berbagai aktivitas kelompok masyarakat yang kebetulan memang berseberangan dengan kebijakan atau ideologi negara. Dan, jangan pernah lupa, mereka termasuk kelompok yang paling aktif memanfaatkan Internet melalui berbagai platform media sosial sebagai alat propaganda sekaligus provokasi.